RANGKUMAN MATERI SEJARAH SMA KELAS XII IPS
BAB I
PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1. BPUPKI
Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah
pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi
Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota
pengurusnya adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang
anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1
Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22
Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14 Juli 1945
BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima laporan dari ketua
panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :
a. Pernyataan Indonesia merdeka
b. Pembukaan UUD
c. Batang Tubuh UUD
2. PPKI
Setelah
BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya
dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus
1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6
orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan
rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.
Pada
tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh
sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno,
Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di
Dalat-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
B. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi
lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua
berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan
alat perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung
Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok (
selatan Karawang ).
Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana
Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah
Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh
Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh diganti
tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah proklamasi.
C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks
proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran
bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi.
Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam
dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan
yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas
dari belenggu penjajah.
D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :
1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :
1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
Untuk
menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk
Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di
bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang
silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara
Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1
Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu
tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ).
Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional
Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
BAB II
KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala
bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin
mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai
macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada
pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara
boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau
mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu
diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa
dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan
Belanda.
B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik
dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk
dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan
terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial
ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana
Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan
senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi
menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk
melancarkan Agresi militernya.
C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI DAERAH
Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan
membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa
Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api,
Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa,
Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.
Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10
Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret
1947) yang isinya :
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura
2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS
3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan
Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB.
Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB
membentuk KTN yang anggota-anggotanya :
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham
Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan
perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember
1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
2. TNI harus hijrah ke daerah RI
3. RI merupakan bagian dari RIS
4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.
Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian
tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII,
Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus
RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi
militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan
menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu
presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk
membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada
Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian
RI di India.
Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan
penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan
harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM
ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7
Mei 1949 terjadi kesepakatan :
a. Pernyataan Delegasi Indonesia
1. Menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan keamanan
b. Pernyataan Delegasi Belanda
1. Menyetuji pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB
D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA
KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :
a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda
c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan
d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh
Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian
Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :
a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS
c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS
Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB
ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas
mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI
mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI.
Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17
Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga
Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia
segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.
BAB III
ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
A. PKI MADIUN 1948
Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam )
yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise
Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914
di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.
Pada
tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah
Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan
terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila
menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di
seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak
matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
B. DI/TII
1. JAWA BARAT
Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj
terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI (
Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik
Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk
itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama
Darul Islam ( DI )
2. JAWA TENGAH
Dipimpin oleh Amir Fatah dan
Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi
tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah
banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan
bagian dari DI/TII.
3. SULAWESI SELATAN
Dipimpin oleh Abdul Kahar
Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS (
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r
Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS
dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh
pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan
menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4. ACEH
Dipimpin
oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai
daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi
Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian
dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah
Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).
5. KALIMANTAN SELATAN
Dipimpin
oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan
memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya
menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan
yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.
C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas
tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui
APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak
dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.
D. ANDI AZIS
Beliau
merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi
Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan
kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan
terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan
ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan
perbuatannya.
E. RMS ( Republik Maluku Selatan )
Pemberontakan ini
dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung
NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik
Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan
ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet
Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.
F. PRRI/PERMESTA
Setelah
Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi
pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara
tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di
Sumatera yaitu PRRI
( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia )
dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan
Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel
Ventje Sumual.
G. G 30 S/PKI
Pada tanggal 30 September 1965
jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN
Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin
menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis.
Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan
operasi penumpasan :
1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.
Akhirnya
PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar
di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda
tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran
PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.
BAB IV
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
1. DEMOKRASI LIBERAL
Pada
masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita
melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem
pemerintahan secara parlementer, di mana kepal negara adalah presiden
sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan
bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik
tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering
terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun
kabinet yang pernah memerintah antara lain
a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet
ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu
menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan
sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.
b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah
yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo
dengan Duber AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer
berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang dihadapinya yaitu :
1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
2. Peristiwa 17 Oktober
3. Peristiwa Tanjung Morawa
d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah
yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan
Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada
masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29
September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih
anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar
yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.
f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g. Kabinet Djuanda
Kabinet
ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru
pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli
1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena
Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka
pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekritnya yang berisi :
a. Pembubaran Badan Konstitiante
b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak
saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin
yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap
UUD 1945 antara lain :
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b. Presiden mengangkat MPRS
c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada
masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan
PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa
dari presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan
tindakan antara lain :
a. Dalam Negeri
1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan
politiknya kemudian memecah belah
2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis
Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib
3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran
komunis
b. Luar Negeri
Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke
negara-negara yang komunis.
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU
Badan
Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan
konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950
bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut
diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante
lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan
rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang
disebut Konsepsi Presiden yang berisi :
a. Demokrasi terpimpin
b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol
c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik
Konsepsi
ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai
Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22
April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan
kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung tidak mencapai KUORUM
sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden
mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.
C. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAHSAMPAI TAHUN 1965
1. SISTEM EKONOMI LIBERAL
a. Nasionalisasi De Javasche Bank
Sejak
tahun 1951 Bangsa Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa
ditunjang oleh barang ekspor lain sedangkan barang impor semakin
bertambah. Untuk itu pemerintah pada masa kabinet Sukiman
menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi milik Indonesia dengan nama
Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan saat
itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi Indonesia ke arah yang lebih
baik.
b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ini
merupakan gagasan Dr. Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan
suatu kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi namun gagal karena
para pegusaha Indonesia lamban dalam usahanya dan ada yang
menyalahgunakan bantuan pemerintah.
Usaha ini dilanjutkan oleh
Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal
dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.
Usaha
selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq
Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha
swasta nasional pribumi.
c. Sistem ekonomi Ali-Baba
Merupakan
bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi (
Baba). Ide inipun mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih
berpengalaman dan pengusaha pribumi hanya diperalat untuk mempermudah
mendapatkan kredit.
2. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
a. Devaluasi mata uang
Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 100,00
menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 50,00, sementara yang di
bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi untuk meningkatkan
nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.
b. Menekan laju inflasi
Dalam upaya membendung aju inflasi pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 1959 dan mulai berlaku sejak
tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang
yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan pereknomian
negara.
c. Melaksanakan pembangunan nasional
Pada
tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi
( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi
nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk
mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.